Cardovanews.com – Batam – Senyum lega warga Tanjung Banun, Kecamatan Galang, merekah saat Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan 94 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Perumahan Kampung Banun, Selasa (12/8/2025).
Dokumen kepemilikan tanah seluas 500 meter persegi ini diberikan kepada warga yang terdampak relokasi terkait pembangunan Rempang Eco-City. Penyerahan sertifikat ini menjadi jaminan kepastian hukum bagi para penerima.
Sebelumnya, sebanyak 68 sertifikat telah disalurkan pada tahap pertama. Sisanya akan didistribusikan secara bertahap melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan BP Batam. Selain sertifikat, warga juga menerima bantuan paket sembako sebagai dukungan awal.
Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang nyata hadir di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyerahan sertifikat merupakan wujud janji negara kepada warga.
“Ini adalah janji negara kepada warga. Apa yang sudah disampaikan akan segera dilaksanakan. Tidak perlu ada keraguan, karena sarana, prasarana, dan sertifikat akan diberikan,” ujarnya disambut tepuk tangan hangat dari warga.
Bagi Amsakar, sertifikat bukan hanya sekadar dokumen kepemilikan tanah, melainkan juga simbol penghargaan negara kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program transmigrasi.
Ia memaparkan rencana pengembangan Tanjung Banun sebagai kawasan permukiman modern yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung. Berbagai sarana seperti jalan, air bersih, listrik, sekolah, hingga fasilitas kesehatan akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan warga.
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan pelabuhan dan SPBU guna memperlancar akses transportasi sekaligus memastikan pasokan bahan bakar bagi nelayan.
“Jangan khawatir, semua kebutuhan akan dilengkapi. Sertifikat sudah di tangan, rumah akan dilengkapi fasilitasnya,” tegas Amsakar.
Ia mengingatkan warga agar tidak terburu-buru menjual tanah yang sudah bersertifikat.
“Tidak mudah mendapatkan lahan seluas 500 meter persegi, jadi jangan buru-buru dijual,” pesannya.
Optimisme pun disampaikan, dalam waktu 2–5 tahun ke depan, Tanjung Banun diproyeksikan tumbuh menjadi permukiman modern lengkap dengan sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, pelabuhan, dan SPBU.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah menegaskan, Tanjung Banun menjadi contoh sukses transmigrasi modern di Indonesia. Program ini tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi, pendidikan, dan sosial yang berkelanjutan.
Untuk mendukung hal itu, Ia memaparkan lima program prioritas Kementerian Transmigrasi, yakni Transmigrasi Tuntas untuk kepastian hukum tanah, Translokal guna pemberdayaan warga lokal, Patriot sebagai pengiriman SDM unggul, Karya Nusantara untuk penciptaan lapangan kerja, serta Gotong Royong yang mendorong sinergi antara pusat dan daerah.
Dari semua program itu, Patriot menjadi sorotan. Program ini menghadirkan SDM berkualitas ke daerah transmigrasi melalui pembangunan Kampus Patriot, pusat pembelajaran lapangan dengan sistem hybrid. Mahasiswa akan mengikuti kuliah daring dari universitas ternama seperti ITB, UGM, Undip, UI, Unpad, dan UMRAH, sekaligus terjun mendampingi warga mengembangkan potensi lokal.
Kementerian juga menyiapkan beasiswa penuh jenjang S2 dan S3 bagi pemuda Indonesia yang bersedia tinggal di Rempang dan membangun Tanjung Banun.
“Kita ingin SDM unggul tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi hadir di sini, berbaur, dan membantu warga,” tegas Menteri Iftitah.
Sebagai tahap awal, sebelum kampus beroperasi, 70 peneliti dari berbagai universitas akan datang ke Tanjung Banun akhir Agustus. Mereka akan meneliti potensi perikanan, hortikultura, dan pariwisata, yang hasilnya menjadi dasar program pemberdayaan masyarakat.
“Potensi besar ini akan kami kembangkan secara maksimal,” kata Menteri Iftitah.
Sejalan dengan program tersebut, Menteri Transmigrasi menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar transmigrasi modern benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Arahan Presiden itu diwujudkan melalui pembangunan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari penyediaan air bersih, sekolah, dermaga, ruang terbuka hijau, rumah produksi pengolahan ikan, stasiun bahan bakar nelayan, hingga pusat UMKM. Selain itu, warga juga akan mendapatkan 14 unit perahu berkapasitas 5 GT, tanaman produktif, dan bantuan pengelolaan pekarangan untuk menunjang kemandirian ekonomi.
Selain itu, pemerintah akan membuka kawasan transmigrasi baru seluas 300 hektare di Pulau Galang, difokuskan pada pertanian dan peternakan untuk mendukung swasembada pangan dalam Asta Cita Presiden.
Program ini disambut hangat oleh masyarakat. Samsudi, warga Rempang yang turut direlokasi, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya.
“Terima kasih kepada Presiden, pemerintah pusat, dan daerah atas bantuan ini. Kami tidak menolak investasi, asalkan masyarakat Melayu tetap mendapat perhatian,” ujarnya.
(Red)
