Cardovanews.com – Kabar buruk mulai menyelimuti kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait isu jual beli Jabatan yang sudah dua kali berlangsung dengan jumlah yang saat spektakular.
Isu pertama kentalnya isu KKN yang dilaporkan aparat PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diawal kepemimpinan Pramono ke KPK.
Kasus ini belum menemukan titik terang bahkan lenyap tak ada penjelasan kelanjutannya dari KPK.
Diperiode kedua saat pelantikan 1800 an pejabat kembali berhembus kencang lebih parah.
Dari informasi yang diperoleh Cardovanews, ada sekitar 400 orang yang gagal dilantik karena terjadi lobby lobby uang pelicin.
Disisi lain, banyak nama nama yang diusulkan promosi tapi ketika data data itu hendak dikirim ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk proses administrasi, justru digantikan dengan nama nama yang tidak pernah diusulkan dari bawah.
Kekecewaan para PNS di DKI semakin meningkat mana kali Pramono menyatakan semua proses rotasi, mutasi jabatan yang dilantik tersebut sudah sesuai dengan seluruh ketentuan dan hukum yang berlaku.
Namun dilorong lorong perkantoran pemprov DKI Jakarta santer disebut sebut transaksi jabatan kali ini makin menggila.
“Anda bisa bayangkan bila satu orang dimintai Rp 100 juta untuk promosi jabatan entah dari non Eselon ke Eselon IV, kali sekian ratus orang, sudah berapa?
Dan besaran uang pelicin ini tergantung Eselon dan posisi jabatannya apakah jabatan strategis atau biasa, kata sumber kepada Cardovanews, Rabu (19/11/25).
Santer pula beredar isu oknum pejabat di Badan Kepegawaian Daerah pemprov DKI salah satu dari mafia jual beli jabatan tersebut. Bukan hanya itu, ada beberapa kelompok yang bermain dibisnis jual jabatan ini. “Nanti kami berikan bukti buktinya. Kasus ini harus dibongkar”, sebut sumber sembari menunjukkan bukti transaksi serta foto dugaan perselingkuhan oknum C dan WS.
Disisi lain, akibat kekecewaan yang tidak tersalurkan tersebut. Akibat sikap penegak hukum yang tidak merespon berita berita yang sudah viral sebelumnya, nampaknya sebagian memilih sikap bungkam menahan kecewa. Dan ada juga yang melampiaskannya lewat akun media sosial dengan Pencari Keadilan.
Dalam sebuah postingan tiktok berdurasi sekitar tiga menit tersebut sudah ditonton 12 ribu kali lebih sejak diupload 3 jam lalu.
Disebutkan C seorang pejabat pejabat di balallikota dan WS seorang pegawai bank. Keduanya disebut seringkali bertemu saat jam makan siang atau bepergian keberbagai tempat hingga jalan jalan ke Ancol.
Disebutkan juga C oknum pejabat di balaikota ini sering memberikan Unang ke WS dalam jumlah yang sangat banyak dengan durasi yang sangat sering. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi WS dan membeli mobil pribadi.
Diujung postingan ini dipertanyakan sejauh mana kebenaran isu ini. Dan publikpun bertanya tanya, bagaimana para pejabat publik mengemban amanah tapi malah menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.
Pertanyaan mendasarnya, integritas dan tanggungjawab moral pejabat publik menjadi beban yang harus dijawab. Dan APH diminta segera mengusut kebenaran kasus ini.
[SP]
