Cardovanews.com – Kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai menuai sorotan tajam dari publik. Masyarakat menilai Pramono mulai menampilkan obsesi aslinya memainkan kekuasaannya tak lebih dari pemimpin pemimpin umumnya yang hanya menyatakan niat dan janji kebaikanya disaat kampanye.
Setelah mendapatkan kekuasaan, yang terjadi sebaliknya adalah obsesi kepentingan sempit yang jauh lebih besar dalam menjalankan amanah rakyat.
Sebut saja baru baru ini pergantian komisaris komisaris secara besar-besaran di BUMD. Dimulai dari pergantian komisaris Pembangunan Jaya Ancol yang diserahkan kepada Irfan Setiaputa, Sutiyoso dan Lies Hartono atau Cak Lontong.
Berlanjut ke bank DKI setelah kisruh manajemen bank tersebut yang menyebabkan kerugian Rp 100 miliar dan hingga sekarang masih ditangani Bareskrim Polri. Bank DKI yang diganti namanya menjadi bank Jakarta ini komisarisnya diemban oleh Anang Basuki dan Michael Rolandi Cresnanta Brata yang Merangkap jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah DKI.
Berlanjut ke pergantian komisaris PT Food Station Cipinang Jaya diserahkan ke Teguh Setyabudi mantan PJ Gub DKI masa kampanye terakhir pilkada Jakarta dan masih definitif menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia didampingi komisaris lainnya Halim Ngatidjan.
Begitu juga PAM Jaya, ketua dewan pengawas diserahkan ke Prasetyo Edi Marsudi politisi PDI-P dan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta dua periode tahun 2014-2024. Didampingi anggota dewan pengawas komisaris lainnya Marullah Matali yang sekarang menjabat Sekda DKI serta Mirwan BZ Vauly.
Sementara Perumda Pasar Jaya dewan pengawasnya dipercaya kepada Ketua Badan Pengawas Suko Pranoto. Sekretaris Badan Pengawas, Anang Sri Kusuwardono dan anggota Badan Pengawas, Sigit Wijatmoko ( rangkap jabatan Asssiten pemerintahan) Anggota Badan Pengawas, La Ode Basir dan Abdul Ghoni kedua duanya merupakan politisi PDI-P.
Dan yang terbaru adalah pergantian komisaris di PT Jakpro (Jakarta Propertindo).
Komisaris Utama: Lusiana Herawati (Kepala Badan Pendapatan Daerah).
Sahrin Hamid, Kreshna Putra dan Syaefuloh Hidayat yang rangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta.
Trubus Rahadiyansah
Mengamati fenomena kepemimpinan siklus lima tahunan yang berulang ini, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiyansah yang dihubungi cardovanews.com Jumat, (8/8/25) menyatakan hal ini hanya mengulangi kembali peristiwa sebelumnya.
Trubus menyebutkan, dari perspektif kepentingan publik, pergantian komisaris komisaris itu tidak mewakili rasa keadilan publik. Karena sangat banyak kalangan cendekiawan dan ilmuan yang kapasitasnya tidak diragukan lagi untuk memajukan perusahaan milik pemprov DKI itu. Mereka masih sangat energik dan kreatif dan tidak punya beban politik ataupun kepentingan lain yang menyandera.
Namun fakta terus berulang, figur figur yang dipilih Pramono ternyata kalangan yang sarat dengan kemapanan yang sudah lelah secara fisik untuk mendongkrak inovasi kinerja BUMD – BUMD tersebut.
Yang digambarkan dari figur itu dapat dipahami masyarakat hanya kepentingan politik dan kelompok kecil. Apakah kepentingan politik di masa depan (2029) atau balas jasa pemenangnya di pilkada Jakarta yang baru lalu yang memenangkan Pramono dengan selisih hanya 0,sekian hadir itu.
Kita lihat saja kedepannya, masih ada puluhan BUMD yang belum diganti komisarisnya. “Kalau ternyata nantinya hal yang sama terjadi dan kentalnya nuansa politik, maka masyarakat jangan salahkan bila pesimis perbaikan kinerja BUMD milik emprov DKI ini. Itu maknanya, sampai kapanpun dan berapa kalipun pemimpin berganti ganti, kepentingan publik dan amanah rakyat hanyalah lif service semata kalangan yang ambisius kejar kekuasaan”, pungkas Trubus.
[SP]
