Cardovanews.com – Gubernur Jakarta Pramono Anung dinilai Plintat Plintut soal RDF Rorotan. Penilaian tersebut dilontarkan pengamat kebijakan publik , Trubus Rahadiyansah, Senin (10/11/2025).
Tiga kali uji coba operasional RDF Rorotan yang selalu ditolak warga sekitar memunculkan kecurigaan publik yang makin tajam.
Ada apa dengan RDF Rorotan? Sepertinya hukum dan aturan tidak berlaku disana yaa, ujar Trubus saat dihubungi cardovanews Sabtu (8/11/25).
Publik dibingungkan dengan sikap Pramono yang sejak awal seperti pasang badan diproyek mercusuar Rp 1,27 Triliun tersebut.
Proyek yang digagas PJ Gubernur Heru Budi ini dilaksanakan awal tahun 2024 dan sesuai kontrak berakhir 31 Desember 2024.
Proyek yang dilelang Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ) DKI Jakarta yang diikuti sembilan perusahaan dari luar negeri dan satu kelompok dari dalam negeri, yakni PT Wijaya Karya, PT Jakon, dan PT Asiana Tekhnology Lestari (ATL) yang memenangkan tender ini senilai Rp1.284 triliun.
Kontraktor pelaksana PT Asiana Tekhnologi Lestari yang mendapatkan. Job dari Wika dan Jakon sebagai pemenang kontrak induk mengeklaim pihaknya memenangkan tender mengalahkan 9 negara maju terkait pembangunan RDF Rorotan dengan mesin canggih yang mampu mengolah sampah tanpa pilah dari asal.
Tehnologi ini memilah sendiri sampah sesuai jenisnya untuk dicacah hingga ukuran tertentu dan selanjutnya diproses hingga menjadi bahan bakar yang digunakan industri semen Cibinong, kata Poltak Sitinjak pemilik PT ATL tahun 2024 lalu.
Poltak mengklaim tehnologi miliknya sebagai karya anak bangsa Indonesia patut diapresiasi dan ini tehnologi pertama di dunia yang mampu mengelola sampah perkotaan dengan volume besar hingga 2500 ton/hari.
Begitu juga Kepala Dinas LH DKI, Asep Kuswanto berulang kali menjelaskan, proyek RDF ini diklaim mampu mengolah sampah mencapai 2.500 ton per hari. Hasil RDF rencananya akan dijual ke off-taker dengan harga sekitar USD 24-44 per ton menjadi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun faktanya, Februari 2025 gagal operasional karena penolakan warga sekitar yang mengakibatkan bau menyengat dan penyakit ISPA yang menyerang puluhan warga.
Menyikapi keadaan tersebut, Pramono meminta maaf, lalu memperpanjang waktu kepihak kontraktor untuk memperbaiki. Lucunya Pramono mewacanakan akan menambah anggaran untuk penyempurnaannya yang sempat disetujui ketua DPRD DKI Jakarta, H Khoirudin.
Wakil ketua Komisi D yang membidangi pembangunan, Muhammad Idris yang dikonfirmasi membenarkan pihak eksekutif sempat mengusulkan penambahan anggaran sekirar Rp 80 miliar untuk penyempurnaan proyek RDF tersebut diawal tahun 2025, namun kemudian usulan ini ditolak atau tidak disetujui DPRD DKI Jakarta.
“Awalnya dianggarkan. Kalau enggak salah Rp80 milyar, tapi di batalkan dan tidak ada anggaran tambahan utk RDF Rorotan” tegas Idris kepada info Indonesia.
Sementara itu, pihak PT Jaya Konstruksi (BUMN), Andi alias Bang Jay menyebutkan proyek tersebut telah dibayarkan Pemda hampir 100%.
“Setahu saya sudah dibayar yaa, kalau gak salah tinggal ke PT ATL belum dibayar sekitar Rp 60 miliar”, karena belum serah terima atau PHO”, katanya beberapa waktu lalu sembari mengakui pihaknya pusing, karena yang komplain dari masyarakat itu itu juga.
Selang 3 bulan kemudian RDF Rorotan kembali diuji coba operasionalka, namun lagi lagi publik menolaknya. Mereka minta agar RDF Rorotan ditutup total saja karena hanya membawa dampak buruk lingkungan dan gangguan kesehatan akut bagi warga.
Lagi lagi Pramono menjanjikan akan diperbaiki, namun tiba saatnya Minggu lalu RDF Rorotan kembali diuji operasionalkan. Dan hasilnya warga tetap menolak. Warga sekitar kekeh pada penolakan dan tuntutan ditutup total saja.
Atas kejadian ketiga ini, Pramono mengeluarkan kebijakan instan, dia menyebutkan RDF Rorotan tidak ada masalah. Bau busuk yang menyeruak kelingkungan sekitaran bukan dari pabrik, melainkan dari ceceran air Lindi dari truk truk pengangkut sampah yang sudah tua. Dan yang kedua, kapasitas olahnya RDF dikurangi menjadi 1000 ton/hari.
Pramono berdalih, bau itu karena sampahnya basah dan tumpukan yang melebihi 5 hari. ” Jadi kalau 1000 ton/hari, sampahnya tidak sempat ada bakteri yang mengakibatkan bau”, kata Pramono kepada wartawan.
Menyimak seksama statemen statemen dan kebijakan Pramono inilah, Trubus menyatakan keheranannya. Saya curiga ada konspirasi besar di balik proyek RDF ini.
“Proyek ini sepertinya sudah jadi bancakan oknum oknum baik politisi, birokrasi dan pengusaha”, terang Trubus.
Trubus setuju, agar semua program mengacu pada ketentuan yang mengikat. Setiap proyek itu ada kontrak anggaran dan waktu yang harus ditepati. Dan jika tidak mampu melaksanakannya makan sanksi denda, Black List harus dikenakan.
“Jangan malah ditambah anggaran, diperpanjang waktu tanpa batas yang jelas”, katanya.
Herannya, proyek ini sejak awal diklaim didampingi KPK. Masa KPK sebagai institusi pendampingan hukum sejak awal berada disini, tapi faktanya gagal dan mangkrak begini?, kata Trubus bernada heran.
“Untuk membongkar sengkarut di pembangunan RDF Rorotan ini, saya sarankan pihak Kejaksaan Agung sebagai institusi paling dipercaya publik saat ini segera masuk. Proyek ini sudah tidak masuk akal. Dibuat jadi mainan anggaran ini”, pungkas Trubus.
[SP].
