Cardovanews.com – Jakarta — Rotasi ribuan pegawai eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memicu sorotan publik. Salah satu yang angkat bicara ialah komika Soleh Solihun, yang menyampaikan kritiknya melalui akun X pada Selasa (25/11/2025).
Ia menilai pelantikan rotasi pegawai dilakukan terlalu mendadak tanpa masa transisi yang jelas.
Soleh meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperbaiki mekanisme rotasi, khususnya antar-dinas. Menurutnya, pegawai idealnya diberi waktu adaptasi dan evaluasi sebelum resmi dipindahkan.
“Tolong diperbaiki sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI. Jangan sampai pegawai baru tahu lokasi penugasannya pada hari pelantikan,” tulis Soleh.
Ia menambahkan bahwa wajar jika ada evaluasi atau wawancara terlebih dahulu sebelum pegawai ditempatkan di unit baru, demi memastikan kompetensi dan rekam jejak sesuai kebutuhan organisasi. Soleh juga berharap para kepala dinas berdialog lebih dulu dengan pegawai sebelum melakukan perpindahan.
Rano Karno Bantah Rotasi Mendadak
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa proses rotasi pejabat tidak dilakukan secara tiba-tiba. Menurutnya, rotasi yang baru dilaksanakan telah melalui tahap panjang yang direncanakan sejak berbulan-bulan.
“Nggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang. Selama enam bulan memimpin Jakarta, kami baru melakukan rotasi,” ujar Rano di Jakarta Barat.
Rano mengaku belum membaca secara detail komentar Soleh Solihun, namun ia menyatakan rotasi merupakan bagian dari penataan birokrasi yang telah disiapkan secara sistematis.
Penjelasan dari Staf Khusus Gubernur
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, turut memberikan penjelasan melalui akun X. Ia menyebut bahwa mutasi yang terkesan tiba-tiba bukan hal asing dalam birokrasi, namun perlu dibedakan antara proses dan terbitnya surat keputusan (SK).
Menurutnya, SK yang keluar tanpa pemberitahuan sebelumnya cukup umum terjadi karena menjadi bagian dari upaya mencegah praktik “mengurus” mutasi.
“Yang penting bukan SK-nya mendadak, tetapi apakah prosesnya sudah sesuai sistem,” jelas Yustinus.
Ia menegaskan Pemprov DKI telah menerapkan sistem merit dan manajemen talenta, sehingga pegawai seharusnya memahami peta karier mereka. Namun ia mengakui ada situasi tertentu yang membuat mutasi harus dilakukan cepat, misalnya penugasan khusus atau kasus tertentu yang membutuhkan penanganan segera.
Komitmen Integritas Manajemen ASN
Yustin menambahkan bahwa setiap dugaan pelanggaran dalam proses rotasi, seperti jual beli jabatan atau kepentingan pribadi, wajib dilaporkan melalui Inspektorat.
Ia menegaskan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memiliki komitmen kuat menjaga integritas dalam manajemen SDM Pemprov.
“Pak Pram dan Bang Doel tidak main-main soal integritas. Jika ada kekeliruan dalam proses mutasi, pasti ditindak,” tutupnya.
(SP).
