Cardovanews.com – Jakarta — Isu dugaan transaksi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memanas. Gubernur DKI Pramono Anung mendapat sorotan luas setelah muncul unggahan viral di media sosial yang menuding adanya praktik kotor dalam tiga gelombang pelantikan massal pejabat Pemprov DKI, Pada Senin (24/11/2025).
akun TikTok “Pencari Keadilan” kembali merilis video yang menampilkan klaim dugaan keterlibatan pejabat Pemprov DKI dalam praktik jual beli jabatan serta skandal perselingkuhan. Dalam unggahan tersebut, dua nama disebut terang-terangan, yaitu Kepala BKD DKI Chaidir dan seorang pegawai Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI), Woro Saraswati.
Akun tersebut menyebut adanya aliran dana dalam jumlah fantastis yang diduga dipungut dari aparatur sipil negara (ASN) sebagai syarat promosi jabatan. Uang itu diklaim digunakan untuk kepentingan pribadi serta pembelian mobil bagi wanita yang disebut sebagai selingkuhan oknum pejabat tersebut.
Hingga berita ini ditulis, video tersebut telah ditonton lebih dari 167 ribu kali, disukai 23 ribu akun, dan dibagikan lebih dari 1.100 kali hanya dalam lima jam.
Pertanyakan Integritas, Publik Tagih Sikap Tegas Pramono
Akun yang sama juga menyinggung pernyataan Gubernur Pramono yang sebelumnya menegaskan bahwa seluruh proses rotasi dan mutasi jabatan—yang melibatkan sekitar 2.800 pegawai, serta 1.800 lainnya pada pelantikan terbaru—telah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jika dugaan ini benar, apakah Pramono berani mengambil tindakan terhadap bawahannya?” demikian pertanyaan yang dilontarkan akun tersebut.
Akun itu juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan tersebut secara transparan agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya.
Trubus Rahadiyansah: Pramono Perlu Nonaktifkan Kepala BKD
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiyansah, menilai Gubernur Pramono tidak boleh mengabaikan isu yang sudah viral nasional ini. Ia meminta APH—kepolisian, kejaksaan, hingga KPK—untuk melakukan penyelidikan.
“APH harus investigasi kasus ini karena sudah sangat viral di publik. Pramono tentu mengetahui hal ini. Karena itu ia harus segera mengambil langkah menonaktifkan yang bersangkutan,” ujarnya saat dihubungi cardovanews Senin siang (24/11/2025).
Menurut Trubus, isu transaksi jabatan bukan hal baru dan kerap menyerupai fenomena gunung es. “Yang muncul di publik biasanya hanya sebagian kecil dari praktik sebenarnya.”
Ia menambahkan, jika Pramono melaporkan dugaan tersebut ke APH, langkah itu justru dapat memperbaiki citra sang gubernur. “Jika terbukti ada unsur gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang, setiap pelaku harus bertanggung jawab sepenuhnya.”
Hingga kini, Chaidir belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp telah dilakukan, namun belum mendapat respons.
Isu Mencuat Sejak Awal Pemerintahan Pramono
Isu dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di BKD DKI sebenarnya telah mencuat sejak awal masa pemerintahan Pramono ketika sejumlah ASN melapor ke KPK. Namun, kasus tersebut hingga kini belum memiliki perkembangan yang jelas.
Gelombang pelantikan terbaru sebanyak 1.800 pejabat memunculkan kembali berbagai rumor. Sumber internal Pemprov DKI menyebut ada sekitar 400 ASN yang gagal dilantik karena diduga tidak memenuhi “lobi-lobi uang pelicin”.
Bahkan, disebutkan sejumlah nama yang semula diusulkan untuk promosi tiba-tiba diganti ketika berkas hendak dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini semakin memicu kekecewaan para ASN yang merasa tidak mendapatkan keadilan.
Rumor yang beredar menyebut tarif “uang pelicin” bervariasi bergantung posisi jabatan. Seorang sumber menyebut estimasi pungutan dapat mencapai Rp100 juta per orang, bahkan lebih untuk posisi strategis.
Skandal Perselingkuhan Ikut Menyeruak
Dalam unggahan yang viral, akun Pencari Keadilan juga menampilkan klaim adanya hubungan di luar nikah antara oknum pejabat Pemprov DKI berinisial C dan seorang pegawai bank berinisial WS. Keduanya disebut kerap terlihat bersama di jam kerja, saat makan siang, hingga bepergian ke sejumlah tempat.
Akun tersebut turut menampilkan foto-foto dan bukti transaksi yang diklaim terkait hubungan tersebut. Warganet mempertanyakan moralitas pejabat publik yang seharusnya menjaga integritas namun justru disebut menyalahgunakan jabatan dan wewenang.
Publik Menuntut Transparansi
Di tengah derasnya tudingan, publik menunggu sikap resmi Gubernur Pramono dan APH. Berbagai komentar di media sosial menunjukkan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap integritas pejabat publik.
Dugaan transaksi jabatan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi masalah serius karena dapat merusak tata kelola pemerintahan, merugikan ASN berprestasi, dan menurunkan kepercayaan publik.
Aparat penegak hukum diminta segera mengambil langkah investigasi agar isu ini dapat terang benderang dan tidak menjadi sekadar rumor yang menumpuk tanpa penuntasan.
(SP).
