Cardovanews.com – Jakarta – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Harli Siregar, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Keterbukaan Informasi Lembaga Hukum dalam ajang detikcom Awards 2025. Harli mengaku terkejut sekaligus tersentuh karena penilaiannya dilakukan dari sisi-sisi yang jarang terlihat publik.
“Bagi saya pribadi, ini sangat surprising. Karena saya melihat bahwa detikcom mampu melihat sisi-sisi tersembunyi dari seseorang melalui sepak terjang dan kinerjanya,” ujar Harli saat menerima penghargaan di The Westin Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).
Harli menilai penghargaan tersebut menjadi pemacu bagi dirinya dan institusi kejaksaan untuk terus meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Ia menyebut perhatian media terhadap kinerja kejaksaan merupakan bentuk apresiasi yang sangat berarti.
“Ini menjadi penghargaan luar biasa bagi saya. Ada teman-teman jurnalis yang menilai bagaimana kiprah dan peran kami,” katanya.
Menurut Harli, keterbukaan informasi publik adalah unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga hukum. Karena itu, kejaksaan harus berani membuka diri, baik mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan maupun rencana yang akan dijalankan ke depan.
“Ke depan, kami berharap secara institusional lembaga kejaksaan dapat terus berbenah dan membuka diri terhadap publik. Baik mengenai apa yang sudah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan. Keterbukaan ini menjadi bentuk kemitraan dan kolaborasi antara kejaksaan dan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Harli juga menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi para jaksa muda di daerah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Kejaksaan RI saat ini tidak boleh dirusak oleh perilaku yang melanggar etika atau hukum.
“Saya berharap para Adhyaksa muda terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi institusi. Saya selalu sampaikan, kejaksaan sekarang sudah berada di jalurnya, maka kita tidak boleh merusaknya,” tegasnya.
Penghargaan yang diterima Harli semakin menegaskan komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mendorong tata kelola lembaga hukum yang transparan dan akuntabel.
(SP).
