Cardovanews.com – TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan bahwa tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga karena derasnya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Kondisi ini membuat Kepri menjadi daerah dengan daya tarik tinggi bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi, namun tidak semua di antaranya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah ini.
“Kepri punya daya tarik strategis karena posisinya di jalur pelayaran internasional dan statusnya sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), khususnya Batam, Bintan, dan Karimun. Namun, banyak pencari kerja datang tanpa keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap angka pengangguran kita,” ujar Ansar saat membuka Musyawarah Provinsi VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Ansar menilai, derasnya mobilitas tenaga kerja dari luar daerah harus diatur secara bijak agar tidak mengganggu keseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja lokal dan kebutuhan industri. “Kita tidak ingin membatasi pendatang, tapi perlu memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing dan memiliki kompetensi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bisa berjalan beriringan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Diky Wijaya, menyoroti adanya “ambiguitas” dalam posisi Kepri yang berada di peringkat kedua nasional untuk angka TPT.
Menurutnya, Kepri sejatinya memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, dengan lebih dari 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebar di 23 kawasan industri. “Kepri ini seperti gula, manis dan menarik, sehingga wajar banyak yang datang mencari peluang kerja,” ujarnya.
Meski demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, angka TPT Kepri terus menurun — dari 7,61 persen pada 2023 menjadi 6,89 persen pada Februari 2025.
Tren penurunan juga terlihat di seluruh kabupaten/kota, termasuk Batam, Bintan, dan Karimun. Di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad, Pemerintah Provinsi Kepri berhasil menyalurkan lebih dari 71 ribu tenaga kerja antara tahun 2021 hingga 2024, berkat program pelatihan dan penempatan kerja yang terarah.
Selain memperluas lapangan kerja, Pemprov Kepri juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan lebih dari 2.000 milenial dan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun. “Kita ingin anak-anak daerah menjadi tenaga kerja yang produktif dan profesional agar siap bersaing di pasar global,” tutur Ansar.
Upaya menekan pengangguran juga berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Kepri. Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 4,44 persen, terendah di Pulau Sumatera dan keempat terendah secara nasional.
Meski gini ratio meningkat menjadi 0,382 akibat kesenjangan pendapatan antar kelompok ekonomi, hal ini menandakan bahwa kelompok berpenghasilan menengah dan bawah sama-sama mengalami peningkatan pendapatan.
Dengan arah kebijakan yang terfokus pada peningkatan kompetensi dan pemerataan kesempatan kerja, Ansar Ahmad optimistis Kepri akan terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus daerah tujuan investasi dan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi di kawasan barat Indonesia.
(Red).
