Cardovanews.com – Sudah sejak lama masyarakat merindukan tokoh atau figur kritis di DPRD DKI Jakarta yang punya keberanian meneriakkan kentalnya aroma busuk dilingkan pemprov DKI Jakarta.
Diketahui pemprov DKI Jakarta ini memiliki anggaran yang sangat jumbo hingga puluhan triliun. Begitu pun potensi sumber pendapatan daerah (PAD) yang tak terhingga bila dikelola dengan jujur dan profesional.
Peran peran kritis kalangan wartawan dan aktivis anti korupsi termasuk LSM malah belakangan terindikasi sudah apatis. Karena dugaan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum oknum ASN dan para pengusaha yang bermitra dengan pejabat Ibukota ini tak mempan menembus kabut gelapnya penegakan hukum.
Setiap tahun, ratusan kalangan LSM dan aktivis menyoroti temuan temuan dugaan KKN dilingkup pemprov DKI ini, dan melaporkannya ke Inspektorat bahkan ke APH termasuk KPK. Namun fakta membuktikan nyaris puluhan tahun berlalu laporan laporan tersebut tenggelam ditelan bumi. Entah kemana raibnya, tidak ada yang tahu.
Begitu juga sikap dewan perwakilan rakyat di kebun sirih (DPRD DKI). Sejauh pengamatan info Indonesia, nyaris tak muncul wakil rakyat yang mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pengawasan. Justru lebih dominan bersikap melegitimasi kebijakan kebijakan eksekutif.
” Kami Apresiasi kebijakan pejabat A, pejabat B dll. Kami dukung program kerakyatan tersebut. Begitu nada ungkapan mereka yang sering terekspos dipublikasikan.
Sedangkan peran pengawasannya hampir tidak diketahui publik. Bahkan wartawanpun kesulitan meminta tanggapan mereka ketika mempertanyakan temuan kasus dimitra kerjanya. Mereka sering ambil sikap diam tidak bereaksi.
Publik curiga dengan sikap anggota dewan seperti itu. Justru memicu pertanyaan publik, jangan jangan mereka tidak pernah menelusuri program program yang mereka setujui lewat Perda di APBD apakah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan.
Namun belakangan ini muncul seorang figur muda yang kini sedang sorotan nasional. Karena sepak terjangnya membongkar kebocoran besar potensi PAD DKI Jakarta dari tata kelola parkir yang tidak becus.
Awalnya kasus ini diungkap Info Indonesia, lalu Jupiter mempelajari kasus ini lebih mendalam. Selanjutnya kajian yang dilakukan membuktikan indikasi kuat penyimpangan tata kelola perparkiran yang mengakibatkan pemprov DKI Jakarta bisa kehilangan hingga Rp 1,5 triliun/tahun.
Jupiter menguraikan temuannya yang sangat masuk akal, dia menghitung potensi pajak parkir ini dibagi dalam dua bagian yakni parkir Off Street dan On Street. Ditambah potensi yang sangat besar dari ruang publik seperti parkiran gerai Alfa mart dan Indomaret sejenisnya yang jumlahnya sangat banyak. Begitu juga hampir sepanjang jalan sentra ekonomi yang jadi bncakan oknum oknum kerjasama dengan juru parkir liar (Jukir) yang menyebar diseluruh Jakarta Raya.
Atas kegigihan politisi partai NasDem ini, berujung dibentuknya Pansus Perparkiran untuk mengusut tuntas kasus ini.
Gubernur Parmono Anungpun angkat bicara soal gagasan brilian ini. Mas Pram menyambut baik dan memberikan support sepenuhnya agar potensi pajak Parkir bisa dioptimalkan dan menambah pendapatan keuangan daerah. Dia pun mendukung agar pembayaran parkir dilakukan dengan Cashless. Tidak lagi menggunakan uang tunai. Dan sistemnya terkoneksi dengan Bapenda setiap saat.
Dengan demikian, tidak ada lagi peluang oknum oknum bermain disektor pajak parkir ini, pungkas Pramono beberapa waktu lalu.
Manuver Pansus Perparkiran yang dipimpin Jupiter inipun membuat gerah banyak pihak pebisnis Perparkiran. Puluhan pengelola parkir disegel dan diajukan untuk diproses hukum. Sekalipun beberapa pengusaha mengakui pihaknya telah membayar pajak parkir ke Pemprov DKI, tapi setelah melalui proses pengecekan lebih lanjut kerjasama dengan Dinas Perhubungan.
Kepala Unit Pengelola Perparkiran, Adji Kusambartopun menyakan bahwa beberapa pengusaha tersebut ilegal karena tidak memiliki ijin pengelola perparkiran yang dikeluarkan oleh unit tersebut yang menjadi Tupoksinya.
Untuk mengetahui detail profil penggagas Pansus Perparkiran ini, berikut ini diturunkan disari dari berbagai sumber resmi info Indonesia.
Nama lengkap: Jupiter, S.E., M.M.
Tempat & tanggal lahir: Tanjung Pandan, Bangka Belitung. 22 Mei 1987.
Partai / Afiliasi : Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Dapil: Dapil 10, yang mencakup wilayah Kec. Taman Sari, Grogol Petamburan, Palmerah, Kebon Jeruk, dan Kembangan
Jabatan di DPRD DKI (periode 2024–2029): Ketua Fraksi NasDem
• Riwayat organisasi / jabatan partai:
• Pernah menjabat Ketua DPD Jakarta Barat NasDem (2011–2015)
• Pernah memimpin DPP Garda Pemuda NasDem (periode 2011-2015)
Terpilih pada periode 2019-2024 Juga terpilih kembali untuk periode 2024-2029
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029
Jabatan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta periode 2024-2024
Menjabat sebagai Ketua Pansus Perparkiran
Isu / Fokus Kebijakan Publik
Menyoroti parkir liar sebagai masalah PAD di Jakarta – mengecam praktik tarif parkir liar dan menyerukan penertiban.
Berkomitmen terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan memperjuangkan pendidikan gratis untuk anak kurang mampu di Jakarta.
Telah menyatakan konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta.
Memiliki jejak yang jelas di partai: Awalnya Jupiter aktif di struktur partai (DPD/DPW), terlihat dalam profil partai dan media kampanye sejak berdirinya partai NasDem tahun 2012 sebagai Ketua DPD Jakarta Barat.
Terpilih kembali untuk periode baru (2024-2029), yang menunjukkan dukungan pemilih yang kuat di dapilnya.
• Dipercaya memimpin fraksi di DPRD DKI Jakarta, berarti mendapatkan posisi strategis dalam pengambilan keputusan legislatif.
• Aktivitas nyata: menyoroti isu konkret seperti parkir liar, PAD kebocoran, serta menekankan pendidikan untuk warga kurang mampu.
Konsisten dalam memperjuangkan hak hak kaum disabilitas.
Terpilih kembali dengan suara besar
Pada Pemilu 2024, dengan perolehan suara 25.765 suara di Dapil DKI Jakarta 10, tertinggi dari caleg NasDem di dapilnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI
Menjadi figur sentral dalam parlemen provinsi sebagai pimpinan fraksi, yang menandakan kepercayaan partai terhadap kapasitasnya.
Isu kebijakan yang diangkat
– Jupiter mendukung penerapan manajemen talenta ASN agar penempatan pejabat di Pemprov DKI lebih berdasarkan kompetensi daripada kedekatan (agar menghindari “ordal”)
– Mengajak generasi muda (milenial / Gen Z) untuk menempuh pendidikan tinggi dan sebagai contoh bahwa ia sendiri menyelesaikan program magisternya di tengah tanggung jawab menjalankan tugas legislatif di DPRD DKI Jakarta.
Dia juga aktif turun ke masyarakat, misalnya dalam kegiatan bantuan, reses, dan penyampaian aspirasi warga di dapilnya.
Jupiter juga mendapatkan penghargaan/pengakuan masyarakat dan menerima piagam “Jakarta Youth Award 2021” dari kelompok pemuda sebagai apresiasi atas berbagai aktivitas sosialnya.
Bibit (latar belakang & karakter)
Jupiter menunjukkan konsistensi partisipasi politik sejak muda, mengejar pendidikan tinggi sambil menjalankan tugas legislatif, serta kemampuan komunikasi dengan masyarakat si Dapilnya.
• Bebet (jaringan & dukungan):
Memiliki jaringan yang kuat di internal partai NasDem dan dukungan pemilih yang nyata, terbukti dari perolehan suara tinggi.
• Bobot (kapasitas & prestasi):
Menjabat sebagai Ketua Fraksi dan mengusung beberapa isu strategis terkait kebijakan strategis terhadap isu pengangguran, lapangan pekerjaan , subsidi Transportasi publik dan subsidi pangan murah untuk masyarakat jakarta.
Berdasarkan data yang tersedia:
Jupiter dilaporkan sudah memiliki aset dan kekayaan yang cukup besar sebelum menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
• Jika dijadikan bagian dari analisis “bibit, bebet, bobot”, maka dari sisi bibit (latar belakang ekonomi) bisa dikatakan ia sudah berada pada kondisi “terlebih dahulu” secara ekonomi dibanding banyak calon legislatif biasa. (Ekonomi mapan).
Dalam laporannya saat mencalonkan diri di pemilihan legislatif dan tercatat di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang menyebut bahwa Ahmad Lukman Jupiter, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (DPRD DKI) dari partai Partai NasDem, sudah memiliki kekayaan yang signifikan sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Beberapa hal berikut mendukung klaim tersebut:
⸻
✅ Bukti dan laporan
•Tahun 2019 melaporkan bahwa Jupiter memiliki kekayaan senilai Rp 32,490 miliar.
• Laporan lainnya (“Lampu Hijau” media) menyebut bahwa dalam LHKPN yang dilaporkannya sebelum menjadi anggota dewan, Jupiter menyatakan bahwa hartanya senilai Rp 32,490 miliar, dan dirinya menyebut bahwa “jumlah harta itu bukan ujug-ujug setelah saya menjabat Dewan” karena dimiliki sebelum menjabat.
— Dalam laporan itu disebut usahanya antara lain memiliki bank perkreditan rakyat, perusahaan properti, importir suku cadang sepeda motor, dan ekspedisi sejak tahun-2008.
[SP]
