Cardovanews.com – Jakarta-Perombakan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal dalam rangka reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta.
Namun dalam proses seleksi pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terindikasi terdapat kecurangan atau skandal yang diduga telah Gubernur Pramono Anung diduga terjebak oleh permainan lama oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta, demikian disampaikan oleh Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, di sela-sela Seminar “Korupsi Pejabat dilingkungan SKPD” Senin, 24 November 2025
” Pelantikan serentak pejabat Pemda DKI yg berlangsung dalam dua Kloter pertama berjumlah 1.800 dan dan kloter ke dua berjumlah 600 san, dan kemungkinan akan ada pelantikan serentak di kloter ke 3 bisa di pertengahan Desember atau awal Januari 2026,” ungkap Rudy Darmawanto SH
Menurut Rudy, pelantikan serentak ini seharusnya menghasilkan formasi dari keinginan sejumlah oknum pejabat internal Pemda DKI Jakarta, meski pun issue nya masih belum banyak tertampung dari keinginan mereka,
“Kondisi tersebut seiring dengan hasil penelusuran Poros Rawamangun, yang mencium adanya permainan adanya dugaan intervensi dari pejabat lama pemprov DKI jakarta, bisa jadi adanya dugaan jual beli jabatan dalam seleksi tersebut?” Tukas Rudy.
Indikasi tersebut, sambung Rudi, tercium ketika tidak ada Pelantikan tanpa MAHAR dan tidak ada Pelantikan tanpa indose atau gerbong siapa? dari salah satu oknum pejabat tersebut, sedangkan hal ini sudah berlangsung lama dan mengakar sejak lama
“Karena itu saya menduga Gubernur Pramono Anung terjebak kepada permainan ini, sehingga pejabat yg dilantik sebelumnya sudah bisa diduga siapa untuk apa dan pegang jabatan apa dan secara management pemerintahan situasi seperti sangat membahayakan Gubernur dalam melakukan pengawasan dan kontrol kebijakan” tandas Rudy
Tidak hanya itu, imbuh Rudy, implikasi adanya dugaan praktek kecurangan tersebut, menimbulkan fenomena bahwa tidak mungkin seorang ASN Pemda DKI yang mempunyai prestasi akan mendapatkan reward atau penghargaan jabatan yg baik apabila tidak dalam lingkaran gerbong oknum pejabat tersebut,
“Berapa banyak pejabat yang punya prestasi cemerlang hanya menjadi pejabat setingkat eselon 3 mentok dan dimutasi ke tempat itu itu saja bahkan di seting untuk menjadi publik enemy alias musuh bersama ” tegas Rudy.
Kemudian, tambah Rudy, berapa banyak kasus pelanggaran disiplin berat dan atau tindak kriminal cukup di 86 kan ditingkatkan pengawasan dan hingga hari ini aman dan masalah nya terpendam, semua itu di abaikan, namun yang terjadi mereka yang punya duit dan punya koneksi dengan para pejabat senior, mereka yang meraih jabatan baru, meskipun mereka tanpa prestasi, tanpa dedikasi dan tanpa loyalitas kepada Gubernur Pramono Anung.
Lebih lanjut Rudy juga mengingatkan bahwa apabila Kondisi terus di biarkan berlangsung, maka sangat membahayakan bukan hanya bagi kelangsungan penyelenggaraan pembangunan maupun pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga membahayakan bagi semakin menyuburkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Pemprov DKI Jakarta.
Oleh karena itu kami sangat berharap agar Gubernur Pramono Anung segera menyadari kondisi tersebut, dan kemudian bersama anggota komisi A DPRD DKI Jakarta, melakukan monitoring evaluasi yang sangat ketat terutama di Badan Kepegawaian Daerah, untuk mencegah dan bahkan memberantas dugaan mafia jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta “pungkas Rudy Darmawanto SH
[SP].
